Istana Pastikan 1 Juni 2016 Tidak Libur

Presiden Jokowi bersama Ibu Negara, Iriana mengunjungi patung tujuh pahlawan revolusi di Monumen Pancasila Sakti, Jakarta, Kamis (1/10/2015). Jokowi memimpin upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang jatuh pada hari ini. Sumber : Liputan6.com

 Jakarta - Juru Bicara Presiden Johan Budi memastikan 1 Juni 2016 besok bukanlah hari libur nasional. Hal ini terkait wacana Presiden Jokowi untuk menetapkan tanggal itu sebagai hari libur nasional.

"Kalau ditanya besok libur, dipastikan tidak libur. Mungkin berlakunya tahun depan, kalau jadi libur," kata Johan di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (31/5/2016).

Johan juga menuturkan pada 1 Juni akan ditetapkan sebagai Hari Lahir Pancasila. Namun, kepastian hukumnya ditetapkan melalui Keputusan Presiden (Keppres).

"Ada 2 pilihan, antara Hari Lahir Pancasila dan Hari Kesaktian Pancasila. Katanya positif jadi Hari Lahir Pancasila," tutur dia.

Rencananya, Jokowi akan mengumumkan rencana ini di Bandung. Proses penetapan itu dibahas di Kementerian Sekretaris Negara yang dipimpin oleh Pratikno. Hadir pula Kapolri Badrodin Haiti, Kepala BIN Sutiyoso, dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mendukung bila Presiden Jokowi menetapkan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni, ditetapkan sebagai hari libur nasional. Hal itu demi menghargai ideologi pemersatu bangsa.

"Ya artinya kalau hari-hari yang menjadi ideologi negara yang membuat kita negara yang bersatu menjadi dasar negara, ya kita hargai," kata dia.

"Jadi saya secara pribadi sangat menghargai itu, menghormati itu," tambah Yasonna.Sumber : Liputan6.com

Raja Angkasa Asal Serdang Ditemukan Tak Bernyawa di Cengkareng

Illustrasi.  Sumber : Liputan6.com

Jakarta - Raja Angkasa, kakek asal Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, meregang nyawa di pos polisi lalu lintas Cengkareng, Jakarta Barat. Raja ditemukan dua polisi sudah tak bernyawa di kamar mandi pos polisi. Kakek 69 tahun itu nampak tengah melepas celana saat buang air.

"Korban ditemukan meninggal di kamar mandi, dengan posisi miring," ujar Kapolsek Metro Cengkareng Komisaris Eka Bashit lewat pesan singkatnya, Selasa (31/5/2016).

Kronologi kejadian ini bermula pada Senin pukul 23.30 WIB, saat Raja menumpang ke kamar mandi pos lalu lintas. 

Tak lama kemudian, Kanit Lantas Cengkareng Polres Metro Jakarta Barat Ajun Komisaris Wawan Heryanto dan Anggota Unit Lantas Cengkareng Polres Metro Jakarta Barat Aiptu John Saragih mendatangi pos untuk beristirahat. 

Di pos polisi, AKP Wawan dan Aiptu John melihat Raja tergeletak di kamar mandi, dengan posisi miring. Kemudian, kedunya mengecek kondisi sang kakek, namun ternyata pria itu sudah tidak bernyawa.

"Anggota saya menghampirinya dan dibangunkannya, dikira korban tertidur, ternyata tidak bangun-bangun," jelas dia.

"Korban sudah tergeletak dalam keadaan tak bernyawa dengan posisi miring di dalam kamar mandi, dengan celana panjang miliknya berada di atas badan korban," sambung Eka.

Tiga hari sebelumnya, Raja memang kerap mengeluh sakit kepada Ajun Komisaris Wawan, namun dia tidak mengungkapkan jenis penyakitnya. 

Raja memang sering berada tak jauh dari pos lalu lintas yang berada di Jalan Kamal Raya Kayu Besar, Cengkareng itu. 

Saat ini, jenazah Raja Angkasa telah dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) guna keperluan visum dan menunggu pihak keluarga.  Sumber : Liputan6.com

Ustadz A Ritonga : “Remaja Musholla Al Hurriyah, Segera Tekuni Pengetahuan Agama Islam”

Paling pinggir di sebelah kiri (Al Ustad A Ritonga), foto bersama dengan para peserta pildacil.  TRACKNEWS – Drs M ARIFIN POHAN

  Liputan – Drs M Arifin Pohan
BINJAI – TRACKNEWS : “Remaja Musholla Al hurriyah merupakan generasi penerus yang seharusnya sejak dini sudah dipersiapkan dengan baik”. Artinya, agar memiliki kemampuan profesional menjadi pemimpin dan imam, di lingkungan Musholla Al hurriyah. 

Demikian penegasan singkat Al Ustadz A Ritonga, dipagelaran Isra’ Mi’raj Nabi Muhammad SAW yang diprakarsai remaja Musholla Al hurriyah, di lingkungan I Kelurahan Limau Sundai Kecamatan Binjai Barat, Sabtu (28/5).

Menurut Al Ustadz A Ritonga, metoda agar para remaja mampu tampil secara profesional di bidang agama Islam tersebut. Sangat dibutuhkan ketekunan dan keyakinan yang disertai banyak belajar membaca ayat – ayat suci Al Quranulkarim. Kemudian berupaya menggali berbagai ilmu pengetahuan tentang agama islam, termasuk sejarah maupun perkembangannya.

Di sisi lain Al Ustadz A Ritonga memaparkan, “Jika banyak anak - anak yang sholat di Musholla Al hurriyah, akan tetapi prilakunya sangat menyebalkan di saat melaksanakan ibadah, tolong jangan dimarahi dengan nada keras dan kasar”, ujarnya. Alasan Al Ustadz A Ritonga, menyikapi tempat tinggal saat ini di Kota Medan, sudah sulit menjumpai anak - anak datang ke musholla maupun masjid.

Melirik tentang “era globalisasi” dan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau ASEAN Economic Community (AEC). Al Ustadz A Ritonga mengatakan para remaja , saat diliputi kegalauan atau gundah – gulana menghadapi berbagai dinamika kehidupan. Para remaja dimaksud, tidak lagi mengadu kepada Allah pencipta alam semesta beserta isinya, termasuk yang menjadikan mereka.

Sebaliknya mereka mengadu dan melaporkan tentang kegalauan hatinya, kepada media sosial “facebook” yang dilengkapi pembuatan status pribadinya. Sehingga para remaja “Musholla Al hurriyah”, yang menghadiri acara peringatan Isra’ Mi’raj Nabi Muhammad SAW tersebut, tampak begitu anthusias merenungi paparan Al Ustadz A Ritonga. Meskipun terlalu ringkas dan sederhana, dinilai sangat “elegan” serta mampu menggelitik kemudian menelusuri setiap relung sanubari mereka. 

Selanjutnya titipan pesan dan kesan yang disampaikan Al Ustadz A Ritonga, terkait dampak “era globalisasi” dan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau ASEAN Economic Community (AEC). Sudah barang pasti, angka kejahatan meningkat cukup tajam, baik penggunaan obat terlarang narkoba, maupun skandal seksual di luar pernikahan.

Justeru demikian, betapa penting para remaja Musholla Al hurriyah sebagai generasi penerus bangsa, sejak dini mempersiapkan dirinya sebagai panutan. Artinya, agar memiliki kemampuan profesional menjadi pemimpin dan imam, di lingkungan Musholla Al hurriyah, dengan membentengi diri berbagai ilmu agama kemudian berupaya memakmurkan mushollah dan mesjid di sekitarnya.

Sementara menyambut serta memasuki bulan suci Ramadhan di tahun ini, yang sudah di ambang pintu. Al Ustadz A Ritonga mengajak segenap remaja Musholla Al hurriyah, di lingkungan I Kelurahan Limau Sundai Kecamatan Binjai Barat, mari bersama mensucikan hati dan pikiran. Kemudian perbanyak amal ibadah, sadaqah serta infaq.

Terakhir panitia peringatan Isra’ Mi’raj Nabi Muhammad SAW yang diprakarsai remaja Musholla Al hurriyah, di lingkungan I Kelurahan Limau Sundai Kecamatan Binjai Barat, melaporkan; Peringatan Isra’ Mi’raj Nabi Muhammad SAW kali ini, diwarnai berbagai perlombaan, di antaranya azan, membaca Surah Alfatihah dan An - nas putra/putri serta Pildacil. 

 Editing : Syofian HSy (Tracknewstoday)

Kacabjari Pangkalan Brandan Santuni Anak Yatim

 TRACKNEWS – GUNARSO SITORUS

 Liputan : Gunarso Sitorus
P BRANDAN – TRACKNEWS : Menjelang Bulan Suci Ramadhan 1437 hijriah Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Langkat di Pangkalan Berandan menyantuni 60 orang anak yatim piatu dari Panti asuhan Darul Yatama Jalan Datuk Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat selasa (31/ 5).

Acara santuni anak yatim yang berlangsung di Musollah Kejaksaan Negeri Langkat di Pangkalan Berandan ini, diisi dengan siraman rohani yang di sampaikan Al – Ustadz Drs. H. Mujio Ariyanto. 

Menurut  Noferius Lombu, Sh. Mh selaku Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Langkat di Pangkalan Berandan ketika memberikan kata sambutannya mengatakan. Dengan diadakannya kegiatan ini semoga kita selaku umat manusia saling kasih mengasihi. 

Apalagi menjelang bulan suci ramadhan, bulan penuh berkah dan pengampunan. Marilah kita saling maaf memaafkan, agar kesalahan kita dapat terhapuskan sesama umat manusia. 

Selaku manusia kita semua tidak luput dari kehilaf dan salah. Saya pribadi maupun secara kedinasan minta maaf apa bila ada perkataan saya yang salah terhadap anggota saya dan masyarakat yang ada di Teluk Aru ini tutur beliau. 

Ia juga berpesan kepada anak – anak panti asuhan yang hadir, agar belajar dan sekolahlah dengan baik. Hindari kenakalan remaja, seperti berkelahi, narkoba dan hal – hal yang dapat merusak moral serta masa depan kalian kelak. Karena kalian juga adalah generasi penerus bangsa ini.

Diakhir pembicaranya dirinya berharap kepada masyarakat di Teluk Aru agar dapat membantu mendo’akan, semoga kinerja Kejaksaan Negeri Langkat di Pangkalan Berandan yang di Pimpinnya tersebut. Dapat berjalan dengan baik dalam menjalankan tugas negara ini. 

Acara yang berlangsung dengan sederhana dan cukup meriah ini berjalan dengan hikmat. Dihadiri 60 orang anak – anak yatim dari panti asuhan Darul Yatama, jaksa – jaksa dan staf yang ada di Kejaksaan Negeri Langkat di Pangkalan Berandan. 

Editing : -------- o --------

70 Ormas Siap Gelar Simposium Tragedi 1965 Tandingan

70 Ormas siap gelar simposium tolak kebangkitan PKI.  Sumber : Liputan6.com

Jakarta - Sebanyak 70 ormas siap menggelar simposium menolak kebangkitan PKI. Acara yang bertajuk "Mengamankan Pancasila dari Ancaman kebangkitan Partai Komunis Indonesia dan Ideologi Lain" itu dihelat pada 1-2 Juni 2016.

"Dengan dipelopori Gerakan Bela Negara, sekitar 70 Ormas berlandas pancasila dan agama serta organisasi purnawirawan TNI dan Polri juga berbagai unsur kepemudaan, simposium ini akan digelar di Balai Kartini, Jakarta, tanggal 1-2 Juni 2016," kata Ketua Pelaksana Simposium Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri di Jakarta, Senin (30/5/2016).

Kiki menjelaskan latar belakang digelarnya simposium ini. Acara yang menghadirkan pembicara tingkat nasional ini berangkat dari maraknya paham komunisme dalam membangkitkan Partai Komunis Indonesia (PKI). Hadir sebagai pembicara, Habib Rizieq, Fadli Zon dan tokoh-tokoh lainnya.

"Tanda kebangkitan PKI itu bisa kita lihat dari maraknya atribut lambang palu arit, buku-buku komunisme, simposium dan festival sastra komunisme, petisi penghancuran monumen lubang buaya dan lain sebagainya," ujar Kiki.

Kiki melanjutkan, simposium itu akan membicarakan PKI dari aspek sejarah, ideologi, agama dan konstitusi. Ada lima tujuan utama digelarnya acara itu. Yaitu pertama mempersatukan seluruh komponen bangsa untuk menghadapi ancaman hegemoni global yang anti pancasila.

Kedua mencegah berbagai upaya membangkitkan PKI. Ketiga, membangun kesadaran bangsa bahwa PKI telah melakukan pemberontakan berkali-kali mulai tahun 1948 di Madiun hingga peristiwa tahun 1965.

Keempat menegaskan ideologi yang bertentangan dengan pancasila tidak dapat hidup di Indonesia dalam bentuk apapun, baik dalam partai politik, organisasi kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

"Terakhir adalah rekomendasi menyeluruh dan adil bagi pemerintah untuk menghadapi musuh pancasila, khususnya bahaya laten komunis," ucap dia.
Saat ditanya apakah simposium yang diadakan oleh pihaknya untuk menandingi simposium yang telah dilaksanakan untuk menyelesaikan persoalan HAM yang disponsori pemerintah, dia menampiknya.

"Simposium kita tidak bermaksud meng - counter yang di Aryaduta, tapi meluruskan. Sebab dari yang kami pantau, berat sebelah hasilnya karena ketika saya baca Term Of Reference (TOR) - nya akhirnya urusan yudisial harusnya kan dua - duanya," ujar Kiki.  

Setelah simposium ini selesai, kata Kiki, semua pihak yang ikut serta di dalamnya akan menggelar apel siaga menolak kebangkitan PKI pada Jumat, 3 Juni 2016 pukul 13.30 WIB di Monumen Nasional, Jakarta yang sebelumnya diadakan aksi Long March dari Masjid Istiqlal menuju Istana Negara serta menyampaikan berbagai rekomendasi simposium kepada Presiden Joko Widodo.  Sumber : Liputan6.com

Kegelisahan Purnawirawan TNI Akan Bangkitnya PKI

Massa aksi dari Front Pancasila bersiap menggelar aksi didepan Hotel Aryaduta, Jakarta, Senin (18/4). Mereka menolak Simposium PKI yang dapat dimanfaatkan menghidupkan kembali paham komunis.  Sumber : Liputan6.com

Jakarta - Simposium bertema "Mengamankan Pancasila dari Ancaman PKI dan Ideologi Lain" bakal digelar pada Rabu sampai Kamis, 1 - 2 Juni 2016 di Balai Kartini. Acara ini merupakan tandingan dari simposium korban tragedi 1965 yang digelar beberapa waktu lalu di hotel Aryadhuta.

Kiki Syahnakri, selaku Ketua Panitia Simposium itu mengatakan, bahaya kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI) kini sudah di depan mata. Apalagi menurutnya hasil simposium di Aryadhuta bukanlah rekonsiliasi tapi lebi berat ke kiri dan memicu lahirnya kembali PKI.

"Saya sangat setuju rekonsiliasi. Tapi kalau itu tujuannya (membangkitkan PKI) harus jalan bersama-sama (membawa serta Simposium yang akan diadakan). Kami sampaikan ide berupa TOR, tapi ditolak," ujar purnawirawan Letnan Jenderal TNI ini di Komplek Kantor Dewan Dakwah Islamiyah Nusantara, Senen, Jakarta Pusat, Senin (30/5/2016).

Ia khawatir, dengan banyaknya simbol-simbol palu arit yang bermunculan, maka kebangkitan PKI akan semakin dekat. "Kebangkitan PKI bukan hanya wacana. Ditandai peredaran buku komunisme, atribut PKI, festival belok kiri, kemudian simposium yang berisi LSM kiri semua," ketus Kiki.

Kiki dan purnawirawan lainnya yang tergabung dalam panitia serta pembicara di Simposium itu, sangat ketakutan jika generasi muda terus belajar, menonton dan ingin mengetahui apa itu PKI dan segala hal yang berhubungan dengan itu. Ia bahkan menuding film Senyap, Jagal, Pulau Buru sebagai dalang kebangkitan PKI.

"Kami gelisah, mereka menyisir anak muda. Membuat rekayasa video (pembunuhan massal) yang dilakukan oleh TNI dan ormas Islam, seperti Senyap yang di Youtube itu. Jadi kalo ada yang dibilang PKI tidak akan bangkit, itu naif," ujar Kiki.

Menurut dia, simposium yang akan digelarnya memiliki 5 tujuan. Antara lain, mempersatukan komponen bangsa menghadapi segala ideologi yang anti-Pancasila. Mencegah upaya kebangkitan PKI, membangun kesadaran bangsa tentang kekejaman PKI, dan memberikan rekomendasi pada pemerintah untuk menghadapi bahaya laten PKI.

"Mungkin salah satunya mengharuskan ada lagi PPKN (Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan)," kata Kiki.

Ia mengatakan, simposium ini bukan untuk tandingan tapi untuk mengimbangi hasil simposium tragedi 1965.

"Kita didukung pemerintah, sudah koordinasi dengan TNI dan Polri, mereka diam aja, berarti menyetujui (simposium), Pak Menhan (Ryamizard Ryacudu) juga bakal membuka acara ini dan mendukung penuh secara moril," ucap Kiki.

Saat dikonfirmasi apakah acara ini bentukan dari Persatuan Purnawirawan TNI AD (PPAD), Kiki berdalih acaranya ini didukung berbagai organisasi kemasyarakatan. Namun, dalam keterangan tertulis yang diterima Liputan6.com, tercantum kantor PPAD sebagai sekretariatnya.  Sumber : Liputan6.com

Tak Lama Lagi, Pemerintah Bakal Umumkan Jadwal CPNS 2016

Sistem tes seleksi CPNS berbasis online merupakan terobosan baru dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN - RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN), (20/8/2014).  Sumber : Liputan6.com

Jakarta - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) masih memberlakukan penghentian sementara (moratorium) perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di 2016 ini. Namun moratorium itu tidak berlaku untuk beberapa posisi tertentu. Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB Herman Suryatman mengungkapkan, beberapa posisi yang masih dibuka kesempatan untuk melakukan perekrutan CPNS adalah tenaga pendidik dan tenaga medis. 

"Jadi untuk guru, tenaga kesehatan dan jabatan fungsi tertentu yang benar-benar dibutuhkan‎ masih dibuka," kata Herman saat berbincang dengan Liputan6.com, Senin (18/4/2016).

Herman menambahkan proses rekrutmen CPNS untuk tenaga-tenaga tersebut tetap dilakukan sesuai mekanisme seperti biasa. Salah satunya adalah jadwal seleksi dan tes akan diumumkan ke publik. Hanya saja, dikatakan Herman, dirinya belum bisa memastikan kapan pengumuman seleksi CPNS untuk tenaga pendidik dan kesehatan itu dilakukan.

"Saat ini instansi‎ sudah mengajukan jumlah dan formasi ke Kementerian PANRB. nanti Pak Menteri yang menetapkan jadwal. Tunggu saja sebentar lagi," papar dia.
Sebelumnya pada 25 Ferbuari 2016, Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi mengatakan bahwa pemerintah masih melanjutkan moratorium penerimaan pegawai negeri sipil pada tahun ini. Hal tersebut merupakan salah satu upaya untuk mengejar target ideal PNS sebanyak 1,5 persen dari total jumlah penduduk Indonesia.

Untuk merampingkan PNS, Kementerian PANRB akan melakukan pendekatan moratorium dan negatif to zero growth. Namun, penerimaan PNS tetap dibuka untuk sektor-sektor tertentu. ‎"Moratorium kecuali pendidik, tenaga kesehatan, penegak hukum, penyuluh ekonomi ada pertanian, peternakan, perikanan," ujarnya.

Yuddy mengatakan, perampingan jumlah PNS juga dilakukan sedari sekolah kedinasan. Misalnya, jika Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang biasanya merekrut sebanyak 1.000 orang, sekarang menjadi 900 orang.

"‎Tetap penerimaan PNS tapi dilakukan dengan pendekatan moratorium dan negatif to zero growth. Seperti di sekolah kedinasan, seperti IPDN buka hanya jumlah tidak seperti dulu. Hanya kami batasi tidak sampai 1.000 orang hanya 900 orang. STAN itu juga kita batasi tapi kan total kedinasan tidak sampai 10. 000. Itu masih ada untuk memenuhi kebutuhan teknis pemerintah," jelasnya.

Meski terjadi perampingan, pemerintah menegaskan akan memperbaiki kinerja PNS. "Yang sesuai UU itu yang berintegritas, berdisiplin, berpendidikan, profesional, kompeten, inovatif. Bisa mengakses komputer, cakap berbahasa dan komunikasi, disiplin tinggi, harus dibenahi dan dirasionalisasi," jelas dia.  Sumber : Liputan6.com

43 Ribu Dokter dan Bidan PTT Bakal Diangkat Jadi CPNS

Ilustrasi (Istimewa).  Sumber : Liputan6.com

Jakarta - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) berjanji akan mengangkat sekitar 43 ribu dokter dan bidan pegawai tidak tetap (PTT) menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Sayangnya perekrutan ini masih terbentur batasan umur untuk mengikuti ujian CPNS, yakni di bawah 35 tahun.

"Sebanyak 95 persen dokter dan bidan PTT bisa ditangani, artinya bisa diproses menjadi CPNS," tegas Menteri PANRB, Yuddy Chrisnandi saat berbincang di Jakarta, seperti ditulis Minggu (29/5/2016).

Dirinya menjelaskan, dari jumlah sekitar 41 ribu bidan PTT, sebanyak 39 ribu orang (95 persen) memenuhi persyaratan administrasi perundang-undangan, salah satunya usia di bawah 35 tahun. Sedangkan sisanya sekitar 2 ribu bidan PTT telah berusia di atas 35 tahun.

Sementara persyaratan mengikuti ujian CPNS membatasi usia peserta di bawah 35 tahun. Karena dokter dan bidan PTT tetap harus mengikuti proses seleksi atau tes CPNS sesuai amanat Undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Yuddy mengaku, pihaknya sedang menyiapkan payung hukum berupa Peraturan Pemerintah (PP) atau peraturan Presiden (Perpres) supaya bidan dan dokter PTT di atas usia 35 tahun dapat diangkat menjadi CPNS. Bukan hanya merujuk pada Peraturan Menteri PANRB serta Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes).

"Kalau payung hukum PP atau Perpres sudah siap, maka bidan dan dokter PTT di atas 35 tahun bisa diproses jadi CPNS karena Peraturan Menteri PANRB dan Permenkes saja tidak cukup. Kami sedang berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM soal ini," terangnya.

Yuddy menambahkan, langkah tersebut dilakukan karena bidan dan dokter PTT yang berusia di atas 35 tahun tetap keukeh untuk menjadi CPNS, bukan sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.

"Bidan dan dokter PTT di atas 35 tahun menolak jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Mereka tetap mau menjadi CPNS atau PNS. Sehingga perlu aturan hukum lebih tinggi dari Peraturan Menteri PANRB," dia mengatakan.  Sumber : Liputan6.com

Kabag Perekonomian Binjai Diduga Tidak Memahami UU RI Nomor 40/1999

Inilah Kantor Kepala Bagian Perekonomian Pemerintah Kota Binjai, sementara oknum yang dipercaya memimpin institusi tersebut sangat sulit ditemui para jurnalis. Terutama untuk kepetingan konfrmasi, terkait sejumlah dana APBD 2014.   TRACKNEWS – Drs M ARIFIN POHAN

 Liputan : Drs M Arifin Pohan
BINJAI – TRACKNEWS : Pelayanan publik yang diberikan instansi pemerintah, kembali mendapat sorotan tajam. Kali ini keluhan tersebut, di alamatkan kepada bagian perekonomian Pemerintah Kota Binjai. Pasalnya, Kepala Bagian (Kabag) Perekonomian di pemerintahan itu, beberapa kurun terakhir ini sangat sulit untuk dikonfirmasi.

Serta terkesan sangat alergi bertemu insan jurnalis, termasuk menjawab wawancara tertulis kalangan wartawan. Terutama menyangkut dugaan korupsi, terhadap pelaksanaan APBD anggaran 2014. Serta dugaaan mark – up, di berbagai proyek di lingkungan Pemerintah Kota Binjai.

Hal tersebut diakui sejumlah wartawan berbagai media cetak termasuk media digital online, yang sangat kecewa terhadap kinerja Kabag Perekonomian Pemerintah Kota Binjai. Yang dinilai sangat sulit di konfirmasi untuk kepentingan publik, terkait penggunaan uang rakyat. Mengingat adanya dugaan praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), disejumlah pelaksanaan APBD 2014. 

TAK FAHAM UU KIP
Salah satunya yang sedang ramai dipergunjingkan, sehingga menjadi sorotan publik pada program kerja sama Informasi, dengan masmedia. Di item mengikuti pameran Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) tersebut, tersimpul pengeluaran dana mencapai angka Rp 457.510.000. Sementara para jurnalis yang bertugas di Kota Binjai, sama sekali tidak pernah diikut sertakan atau dipandang Pemerintahan Kota Binjai “sebelah mata”.

Kemudian disusul, dugaan terjadinya penyimpangan terhadap pelaksanaan program dankegiatan pengawasan internal secara berkala, terhadap penyediaan bahan bakar khusus LPG berkisar Rp 92.985.170, yang ditenggarai terjadinya kecurangan. Serta masih banyak lagi item program maupun kegiatan yang akan dipertanyakan, melalui wawancara tertulis, kepada Kabag Perekonomian Pemerintahan Kota Binjai. 

Fenomena tersebut, timbul pertanyaan terhadap sikap oknum Kabag Perekonomian Pemerintahan Kota Binjai. Kemungkinan besar oknum Kabag Perekonomian Pemerintahan Kota Binjai, selaku pejabat publik tidak memahami bunyi Undang – Undang Nomor 40/1999 Tentang Pers. Termasuk penjabaran Undang – Undang Nomor 14/2008, Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

JURNALIS UNTUK PUBLIK
Betapa pentingnya keakuratan sebuah  informasi, yang harus disampaikan secara transparan dan terbuka melalui sarana media cetak atau elektronik, demi kepentingan publik, tandas Erwin, SH menyikapi wawancara Tracknews di penghujung pekan bulan ini. 

Ungkapan senada disampaikan B Arfiansyah wartawan media online, yang mengaku sangat kecewa terhadap sikap oknum Kabag Perekonomian Pemerintahan Kota Binjai. Padahal tugas jurnalis semata - mata untuk kepentingan publik, yang senantiasa dituntut menyajikan pemberitaan se - objektif mungkin. Dalam upaya insan jurnalis memenuhi dan kian mendesaknya tuntutan publik, terhadap keterbukaan informasi, yang bersumber dari para pejabat berwewenang di negeri ini, tutur B Arfiansyah.  

“B Arfiansyah” dipenghujung wawancaranya bersama Tracknews, mengingatkan kembali cuplikan ringkas Undang – Undang Nomor 14/2008, Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Artinya yang dimaksudkan Undang – Undang tersebut, pada dasarnya bersifat terbuka dan dapat diakses, setiap pengguna informasi publik. Terkecuali, yang tertuang di dalam pasal 17 Bab V tentang informasi yang dikecualikan Undang – Undang Nomor 14/2008. 

 Editing : Syofian HSy

Kadispenda Kota Binjai “Paksa Bayar Pajak”, Dilaporkan ke Presiden RI

Kepala Dinas Pendapatan dan Pasar kota Binjai Tobertina SH, dilaporkan Yayasan Pendidikan PABA kepada Presiden Republik Indonesia.  TRACKNEWS – Drs M ARIFIN POHAN

 Liputan : Drs M Arifin Pohan
BINJAI – TRACKNEWS : Ir H Suprie Hamdani, (Ketua) Yayasan Pendidikan Panca Abdi Bangsa (PABA) Kota Binjai. Melalui pengaduan tertulisnya 20 April 2016 lalu, laporkan Kepala Dinas Pendapatan Kota Binjai Tobertina, SH kepada Presiden Republik Indonesia. Terkait tagihan piutang pajak, terhadap Yayasan Pendidikan Panca Abdi Bangsa Kota Binjai. 

Namun ini Ir H Suprie Hamdani, tidak menyebutkan angka global tentang besarnya nilai tagihan piutang pajak dimaksud, sebagaimana salinan pengaduan yang diberikannya kepada Drs M Arifin Pohan reporter  Tracknewstoday, Sabtu (28/5).

Pengaduan tersebut merupakan keberatan Yaspend PABA Kota Binjai, terkait Surat  Kepala Dinas Pendapatan tertanggal 21 Februari dan 06 April lalu di tahun ini, yang ditandatangani Kadispenda Tobertina, SH. Pokok suratnya, menyebutkan tagihan piutang pajak Yaspend PABA Kota Binjai, selama 7 tahun terakhir atau1998 hingga 2015 dipaksa agar dibayar.

Kemudian sebagai tembusan surat pengaduan yang sama, disampaikan Ir H Suprie Hamdani kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ketua DPR - RI, Kapolri, Ombusman, Kejagung di Jakarta. Termasuk Gubernur Sumatera Utara, Kapoldasu, Kejatisu di Medan, maupun Walikota Binjai. 

Ketua Yaspend PABA Binjai Ir H Suprie Hamdani ketika dikonfirmasi di kantornya di Jalan Padang Sidempuan No 8, Kelurahan Rambung Barat Kecamatan Binjai Selatan, Sabtu (28/5). Ir H Suprie Hamdani mengaku terganggu bercampur rasa malu, dituding sebagai pengemplang pajak. 

Menurut Ir H Suprie Hamdani terkait pajak terhutang tersebut, sudah dijelaskannya berulang kali kepada Kadispenda Binjai beserta stafnya, beberapa waktu lalu. Ditegaskan Ir H Suprie Hamdani, Departemen Keuangan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Sumatera Utara, secara resmi mengirimkan surat pembatalan wajib pajak kepada Yaspend PABA di Kota Binjai. 

Dengan Nomor SP-248/WPJ.01/KB. 0604/2001 tertanggal 01 Agustus 2001 dan tembusannya turut disampaikan, kepada Kadispenda Kota Binjai termasuk untuk Kepala Kelurahan Rambung Barat, ujarnya. 

Ironisnya, Tobertina, SH selaku Kepala Dinas Pendapatan Kota Binjai beserta jajarannya, bersahaja menutup mata dan layaknya mengkesampingkan surat Departemen Keuangan Republik Indonesia tersebut. Justeru demikian, kita membuat pengaduan kesejumlah petinggi di negeri tercinta ini, tegas Ir H Suprie Hamdani meyakinkan Tracknews.

Lanjut Ir H Suprie Hamdani, “menindaklanjuti pengaduan Yaspend PABA Binjai tersebut”. Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Binjai Marolop Pandiangan SH, MH  atas perintah Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, segera melakukan penyidikan dan memanggil Ketua Yayasan ke Kantor Kejaksaan Negeri Binjai Selasa (17/5) tahun ini. Guna melakukan klarifikasi laporan dan tindakan melawan hukum, yang diduga dilakukan Kadispenda Kota Binjai Tobertina, SH.   

Penyidikan serupa, dilakukan pihak kepolisian berdasarkan telegram Kapoldasu Nomor  STR/276/IV/2016. Kemudian Kapolresta Binjai, mengeluarkan surat  perintah penyidikan Nomor  Sprin/509/V/2016, untuk melaksanakan lidik dan indentifikasi permasalahan. Dengan pokok suratnya, terkait laporan tindakan melawan hukum yang dilakukan oknum Kadispenda Kota Binjai terhadap Yaspend PABA, tegas Ir H Suprie Hamdani.  

 Editing : Syofian HSy

Dana Sertifikasi Tidak Dibayar, Ribuan Guru di Binjai Akan Demo

SD Negeri 028229 Kota Binjai terletak di Jalan Letan Umar Baki.  TRACKNEWS – Drs M ARIFIN POHAN

 Liputan : Drs M Arifin Pohan
BINJAI  – TRACKNEWS : Ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang membidangi guru, termasuk tenaga pengajar swasta di bawah naungan institusi pendidikan Kota Binjai, berencana akan menggelar aksi demo turun ke jalan. 

Tujuan mereka untuk menuntut hak tentang pembayaran dana sertifikasi, yang belum terealisasi selama kurun waktu dua bulan terakhir. Sedangkan kini, sudah mendekati triwulan kedua persisnya terhitung April hingga Juni di saat memasuki bulan suci Ramadhan, nanti.    

KURANG PEDULI dan “SABAR”
Ketika salah seorang guru yang ditemui tracknews Sabtu (28/5) dan tidak mau dipublikasikan tentang jati dirinya menyebutkan, ia mengaku sangat kecewa. Pasalnya belum ada satupun pertanda, kapan dana sertifikasi tersebut akan dibayarkan kepada mereka. Seyogianya dana sertifikasi triwulan I di tahun ini, yang tertunggak di bulan ketiga (Maret), sudah dicairkan ke kalangan guru sebagai penerima. 

Fenomena tersebut, muncul dugaan negatif di kalangan guru bersertifikasi di Kota Binjai, seakan dana dimaksud sepertinya bersahaja diendapkan para pemangku kebijakan institusi pendidikan, disalah satu perbankan. Artinya pemangku kebijakan institusi pendidikan tersebut, kurang peduli terhadap kepentingan para tenaga guru bersertifikasi di Kota Binjai, secara mayoritas akan menyambut bulan suci ramadhan, yang kini sudah berada di ambang pintu.

Kemudian sejumlah guru secara serentak mengatakan, mereka sudah berungkali mempertanyakan pencairan dana sertifikasi itu, kepada pejabat berwewenang di institusi terkait di kantor Pemerintahan Kota Binjai. 

Justeru jawaban singkat yang mereka terima dari pejabat penting di sana, “sabar”. Dengan alasan, “kita belum tahu secara pasti, dana dimaksud sangkutnya dimana, apakah di institusi pendidikan Kota Binjai atau di Provinsi Sumatera Utara”. 

GAGAL dan KEBUTUHAN
Sementara Pelaksana tugas (Plt), yang dipercayakan sebagai orang nomor satu mengepalai institusi pendidikan Kota Binjai Abdul Haris SPd. Ketika dikonfirmasi, terkait tertundanya pencairan dana sertifikasi guru di bawah kendalinya. Terkendala, tidak berhasil ditemui Tracknews. Menurut salah seorang staf kantor di institusi pendidikan itu,  “Abdul Haris SPd masih menjalankan tugas penting di luar kota”.

Kantor Walikota Binjai terletak di Jalan Jenderal Sudirman No 6.  TRACKNEWS – Drs M ARIFIN POHAN

Harapan para tenaga didik, semoga Walikota Binjai HM Idaham dapat menjembatani permasalahan yang menimpa nasib mereka. Agar dana sertifikasi tersebut, dalam kurun waktu singkat  segera ditemukan solusi pencairannya tepat waktu. 

Mengingat kebutuhan mereka untuk menjalani ibadah di bulan suci Ramadhan, serta persiapan menyambut Idul Fitri di tahun ini. Merupakan pertanggungjawaban mereka terhadap anak isteri, bagaikan “tiga mata rantai” yang tidak terpisahkan dan wajib dikondisikan dengan sebuah kepastian.  

  Editing : Syofian HSy

Dugaan Korupsi Bantuan DAK Institusi Pendidikan Kota Binjai Dipertanyakan

SMP Negeri 2 Kota BinjaiSumatera Utara, berlokasi di pinggiran Jalan Sultan Hasanuddin No 22, yang masuk dalam guliran informasi terkait memperoleh kucuran bantuan DAK, di antara “lima tahun mata anggaran”. Pelaksanaannya di lima mata anggaran tersebut, diduga penuh rekayasa oknum tertentu?  TRACKNEWS – Drs M ARIFIN POHAN

 Liputan : Drs M Arifin Pohan
BINJAI  – TRACKNEWS : Puluhan miliar rupiah proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) yang bersumber dari APBN Pusat selama kurun waktu 5 tahun berturut – turut, terhitung 2011 hingga 2015 lalu. Untuk pekerjaan fisik maupun non fisik, serta pengadaan  barang termasuk jasa perbelanjaan buku, alat peraga di lingkungan institusi pendidikan Kota Binjai diributkan dan dipertanyakan kembali. 

Penyebabnya bantuan DAK, yang digelontorkan untuk mendanai proyek tersebut di atas diduga kuat banyak fiktif, serta disinyalir terjadi penyimpangan. Di antaranya disebutkan dalam pelaksanaan pekerjaan fisik dan non fisik, pada item pengadaan buku, serta alat peraga tingkat SD maupun SMP. 

KEPENTINGAN PRIBADI
Menurut informasi yang berhasil dihimpun Tracknews menyebutkan, berawal dari proses tender hingga penunjukkan langsung. Karena banyak pekerjaan yang ditemukan menyimpang, serta diduga kuat tidak sesuai sebagaimana Petunjuk Teknis (Juknis) untuk itu. 

Sehingga pelaksanaan pekerjaan tersebut, diinformasikan oknum Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Termasuk pejabat pelaksana teknis, diduga bermain dibalik layar turut sebagai dalang mafia proyek. Sedangkan “oknum tertentu” di institusi pendidikan Kota Binjai, disinyalir kuat bermain di lapangan untuk “mengolah ” penggunaan bantuan proyek, demi mengkaut keuntungan pribadi.

Inilah Kantor Dinas P dan P Kota Binjai yang terletak di Jalan Gunung Merapi No 1, menuju kawasan Tanah Merah.  TRACKNEWS – Drs M ARIFIN POHAN

PENYELESAIAN CARA ADAT?
Sementara sumber di institusi pendidikan Kota Binjai, yang dihubungi Tracknews Jum’at (27/5) menyebutkan, berdasarkan laporan sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan elemen masyarakat se Kota Binjai. Kasus dugaan korupsi bantuan DAK, yang terjadi selama kurun waktu 5 tahun mata anggaran tersebut, sudah pernah dilidik aparat penegak hukum (Kejari dan Kapolres) setempat.  

Ketika itu puluhan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang membidangi guru, Kepala Sekolah, PPK dan Pejabat Pelaksana Tehnis di lingkungan institusi pendidikan Kota Binjai, dimintai keterangan pihak kepolisian maupun Kejaksaan Negeri. Ironinya kasus dugaan korupsi bantuan DAK tersebut, layaknya di selesaikan secara adat tanpa melanjutkannya sebagaimana prinsip penegak hukum.

REKAYASA ANGGARAN
Argumentasi sumber Tracknews, menyebutkan salah satu di antara sejumlah proyek yang diduga fiktif tersebut. Terdiri anggaran 2013 lalu, yang nilainya berkisar Rp101, 3 juta menyangkut pekerjaan “ruang perpustakaan dan maubiler”. Aneh bin ajaibnya  “nama dan item serupa” itu, direkayasa ke tahun anggaran berikutnya atau dimunculkan kembali untuk kedua kalinya ke dalam APBD 2014. 

Padahal pembiayaan “ruang perpustakaan dan maubiler” tersebut, hanya satu paket proyek yang sudah dianggarkan di 2013 lalu. Akibat praktik rekayasa dengan mengolah perbedaan tahun anggaran dimaksud, secara tidak langsung berupaya menciptakan pengeluaran ganda, padahal pembiayaan tersebut fiktif alias nihil. 

TOLONG DIRAHASIAKAN
Ketika dikonfirmasi Tracknews di tempat terpisah, ke salah seorang oknum Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang pernah menangani proyek DAK 2011 hingga 2013, di kota itu. “Oknum PPK tersebut, mengakui pelaksanaan pekerjaan dimaksud banyak terjadi penyimpangan dan tuturnya kemudian, jangan diri saya saja yang dilibatkan”. 

Kata oknum PPK itu, “terus terang dalam pelaksanaan pekerjaan proyek DAK  2011 hingga 2013, banyak oknum - oknum yang terlibat “. Di antaranya “Pejabat Pelaksana Teknis dan Kabag Sarana dan Prasarana institusi pendidikan Kota Binjai” ujarnya.  

 Editing : Editor Executive

Mau Jadi PNS? Ini Pesan dari Petinggi Kemenpan RB

Ilustrasi (Istimewa).  Sumber : Liputan6.com

Jakarta - Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Tasdik Kinanto mengimbau kepada seluruh peserta agar mempersiapkan diri dalam seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2014. Hal itu karena, tes seleksi saat ini begitu ketat dengan proses serba online.

"Kalau memang ingin menjadi aparatur sipil negara harus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya supaya bisa berkompetisi dengan yang lain," ungkap dia saat Launching Simulasi CAT Online Seleksi CPNS, Jakarta, Rabu (20/8/2014).

Tasdik menyarankan kepada peserta agar percaya diri terhadap kemampuannya serta bekerja keras mengingat peserta harus berhadapan dengan ratusan soal dalam Tes Kompetensi Dasar (TKD) dan Tes Kompetensi Bidang (TKB).

"Jangan mengharapkan bantuan dari orang lain, itu mah masa lalu. Lebih baik belajar TKD dan TKB. Misalnya Tes Wawasan Kebangsaan juga Intelegensi Umum. Aparatur sipil jangan bodoh-bodoh banget lah tapi juga punya integritas," tutur dia.

Dia mengaku, pihaknya kerap mendapat berondongan pertanyaan terkait proses seleksi CPNS yang kini terkesan ribet dan banyak aturan. Upaya tersebut dilakukan untuk memperbaiki reformasi birokrasi di Tanah Air, salah satunya dalam penerimaan PNS.

"Kenapa jelimet dan ribet tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, misalnya asal punya saudara di kementerian/lembaga pasti bisa jadi PNS. Nah itu semata-mata kebijakan kita untuk melakukan perubahan reformasi birokrasi termasuk manajemen aparatur negara ini," sambungnya.

Berkaca pada fakta yang ada, Tasdik menyatakan masih banyak kelemahan reformasi birokrasi di Indonesia. Salah satunya tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) mulai dari kalangan bawah sampai pejabat selevel menteri, bupati dan walikota.

"Ini kondisi objektif. Jujur saja, pelayanan publik dari aparatur sipil negara ini. Sistem pelayanan belum efisien, masih ada persyaratan nggak jelas dan biaya besar, sama halnya dengan kinerja serta organisasi. Ini yang kita mau bersihkan dan benahi," ucapnya.  Sumber : Liputan6.com

Menteri PANRB : Rekrutmen PNS Tak Ada KKN dan Bayar - membayar

Proses rekrutmen PNS saat ini dijamin transparan, dan bebas KKN.  Sumber : Liputan6.com

Jakarta - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menyatakan, lowongan Pegawai Negeri Sipil (PNS) terbuka bagi seluruh masyarakat Indonesia dengan pemenuhan kriteria dan syarat tertentu. Proses rekrutmen PNS saat ini dijamin transparan, tanpa unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Menteri PANRB, Yuddy Chrisnandi mengungkapkan, pemerintah masih memberlakukan moratorium CPNS terbatas, kecuali pada bidang-bidang tertentu agar Indonesia memiliki PNS berkualitas, berintegritas, berpengetahuan luas, dan profesional.

"Perekrutan CPNS tetap dibuka dengan jumlah terbatas dan semakin selektif melalui proses rekrutmen yang bersih," kata Yuddy.

"Jadi proses rekrutmen CPNS dijamin tidak ada lagi KKN, bayar membayar (uang), tidak mungkin lagi ada intervensi karena semua tes dilakukan secara transparan dengan pengawasan berlapis menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT)," kata Yuddy di Jakarta, Jumat (27/5/2016).

Menurutnya, apabila peserta diminta untuk menyetor sejumlah uang sebagai syarat penerimaan CPNS, itu dinamakan sebagai sebuah penipuan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahkan telah menangkap bupati yang menerima uang Rp 50 juta dari setiap peserta dalam rangka rekrutmen CPNS.

"Kalau CPNS suruh bayar, itu penipuan. Tinggal tangkap saja. Bagaimana Bupati bisa masukkan CPNS, kan yang tanda tangan saya. Yang keluarkan administrasinya BKN dengan tanda tangan saya. Jadi kalau ada pegawai fiktif atau dimintai bayaran, saya yang salah dan yang harusnya dipenjara," tegas Yuddy.

Dia menambahkan, pemerintah daerah, gubernur, bupati tidak memiliki kewenangan merekrut satu pun CPNS, termasuk deputi bahkan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN). Kewenangan hanya ada di tangan Menteri PANRB.

"Jadi jangan khawatir, kalau mau masuk PNS tidak perlu jadi anaknya Menteri. Semua bisa kok karena tidak bisa lagi orang mau masuk PNS pakai bayar, karena sudah pakai sistem CAT," kata Yuddy.  Sumber : Liputan6.com

Pintu Jadi PNS Kembali Terbuka Lebar

Ilustrasi (Istimewa).  Sumber : Liputan6.com

Jakarta - Menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan dambaan bagi banyak orang. Maklum, selain kesejahteraan terjamin, menjadi PNS juga bakal mendapat uang pensiun.

Namun sayangnya, pemerintah menjalankan kebijakan penghentian sementara (moratorium) perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Kebijakan tersebut berlangsung hingga periode 2019.

Tapi jangan berkecil hati dulu. Kebijakan moratorium tersebut tak berlaku untuk semua bidang. Ada beberapa bidang tertentu yang masih membuka kesempatan perekrutan CPNS baru.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Yuddy Chrisnandi mengungkapkan, masih ada kesempatan untuk melakukan perekrutan CPNS baru karena pemerintah menerapkan moratorium terbatas.
 
Pemerintah masih membuka penerimaan CPNS untuk tenaga pendidik, tenaga kesehatan, penegak hukum, dan yang berkaitan dengan program unggulan Nawa Cita, seperti infrastruktur, ketahanan pangan, dan reformasi birokrasi.

"Kita lanjutkan moratorium, tapi moratorium CPNS terbatas. Jadi kita tetap rekrut pegawai dalam jumlah terbatas, di sektor atau bidang terbatas dan sangat selektif," tegas Yuddy belum lama ini.

Sebagai gambaran, Indonesia membutuhkan tenaga atau ahli peneliti berkualitas dan berkompeten. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) misalnya. Jika dilakukan moratorium, maka Lembaga ini akan kehilangan sekitar 200 tenaga peneliti yang sangat langka, seperti ahli mikrobiologi, ahli tanaman, ahli nuklir.

"Jadi rekrutmen CPNS para peneliti yang dibutuhkan LIPI tetap kita buka dengan seleksi ketat dengan syarat dari Perguruan Tinggi ternama," terang Yuddy.

Di samping itu, Indonesia akan kehilangan ahli-ahli teknologi apabila kebijakan moratorium berlaku sepenuhnya pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). "Ahli-ahli teknologi akan habis karena pensiun. Jadi kita tetap menerima pegawai secara selektif," ujar dia.  Sumber : Liputan6.com

10 Ribu Lowongan CPNS Dibuka untuk Umum, Ini Syaratnya

Ilustrasi tes CPNS.  Sumber : Liputan6.com

Jakarta - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) membuka 10 ribu lowongan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) bagi semua jurusan atau program studi pada tahun ini. Pemerintah mengajukan beberapa persyaratan bagi para pelamar umum yang ingin mendaftar sebagai CPNS.
Menteri PAN RB, Yuddy Chrisnandi, mengungkapkan dari 81 ribu lowongan CPNS yang dibuka pada tahun ini, sekitar 10 ribu ditujukan bagi pelamar umum. Artinya, pemerintah memberi kesempatan kepada sarjana lulusan studi apa pun untuk mendaftar seleksi CPNS.

"Perkiraan kita kuota untuk penerimaan CPNS pelamar umum sekitar 10 ribu

an, itu termasuk untuk mahasiswa berprestasi ya. Kan, jatahnya sekurang-kurangnya 10 persen," ucap Yuddy saat ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (26/5/2016).

Meski dibuka untuk semua jurusan, pemerintah tetap memprioritaskan perekrutan CPNS pelamar umum pada bidang - bidang atau program studi yang selaras dengan program Nawa Cita Presiden Joko Widodo (Jokowi). Di antaranya ahli pengairan, ahli pertanian, ahli tata kota, ahli konstruksi, ahli maritim, dan lainnya.

Yuddy mengaku ada beberapa syarat yang ditetapkan bagi pelamar umum mendaftar seleksi CPNS 2016. Syarat pertama, sarjana berprestasi dari perguruan tinggi ternama, baik perguruan tinggi negeri maupun swasta yang terakreditasi A. Syarat kedua, dia mengaku, Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) cum laude 3,75.

"Tidak boleh asal - asalan karena program studinya sudah yang sudah mendapatkan sertifikat untuk melamar jadi CPNS di kategori pelamar umum. Kita akan cari dan akan diumumkan," katanya.

Kata Yuddy, persyaratan semakin selektif pada perekrutan CPNS tahun ini karena pemerintah bertujuan ingin mendapatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berkualitas dari sisi pengetahuan dan integritas tinggi, serta profesional.

"Tentunya penerimaan CPNS harus melalui proses rekrutmen yang bersih, sehingga dijamin tidak ada lagi unsur korupsi, kolusi, nepotisme (KKN), bayar-membayar, dan tidak mungkin ada lagi intervensi karena semua tes dilakukan secara transparan dengan pengawasan berlapis," katanya.

Penanggungjawab Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) berada di Menteri PAN RB. Dengan demikian, proses rekrutmen CPNS harus sesuai dengan ketentuan undang-undang (UU), bersih dari praktik KKN, suap, dan intervensi. 

"Juga menjamin proses seleksi tersedianya sumber daya manusia PNS yang berintegritas, berpengetahuan luas, profesional. Jadi mau tidak mau seleksi akan sangat ketat di sekarang ini dibanding tahun-tahun sebelumnya," kata Yuddy.  Sumber : Liputan6.com