 |
| Gedung Dinas Pendidikan kota Binjai TRACKNEWS – Drs M ARIFIN POHAN |
BINJAI – TRACK NEWS : Sejumlah Pengurus Yayasan Pendidikan Swasta, termasuk para pimpinan satuan pendidikan di Kota Binjai, pertanyakan pemotongan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dilakukan oknum tertentu di lingkungan Dinas P dan P di daerah ini, mencapai 5 persen hingga10 persen.
Ironinya, “meskipun kami sudah sering kali menyatakan keberatan terhadap pemotongan tersebut, namun tidak pernah dipedulikan”. Malahan pemotongan itu berjalan mulus, sepanjang tahun bagaikan sebuah kewajiban. Demikian dituturkan salah seorang pengurus yayasan pendidikan swasta di Kota Binjai, kepada Tracknews Kamis pekan lalu (23/6).
Menurut sumber, modus pemotongan dana Bantuan Operasional Sekolah tersebut, dirancang sangat rapi dan sulit diawasi. Sedangkan tujuan utama pemotongan dimaksud, hanyalah untuk kepentingan pihak tertentu mendapatkan keuntungan. Sementara satuan pendidikan, yang tidak bersedia memberikan potongan dana sebesar 5 hingga 10 persen, segala urusan pihak sekolah terkait akan dipersulit ujar sumber.
Kata sumber, dampak pemotongan dana BOS yang dilakukan oknum tertentu di lingkungan Dinas P dan P Kota Binjai. Akhirnya pihak satuan pendidikan, baik tingkat SD maupun SMP negeri/swasta, secara terpaksa menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) mereka ke Kementerian, cenderung fiktif. Artinya tak jarang penggunaan dana BOS tersebut, tidak sesuai Juknis dan Juklak.
Sementara beberapa Kepala SD dan SMP Negeri di Kota Binjai, ketika dikonfirmasi Tracknews tidak membantah terkait adanya pemotogan dana BOS. Namun, ketika disinggung besaran persentase pemotongan dana BOS tersebut, para pimpinan satuan pendidikan enggan memberikan komentar.
Plt Kadis Pendidikan Kota Binjai Drs M Haris, ketika akan dikonfirmasi Tracknews terkait adanya pemotongan dana BOS di sejumlah SD dan SMP di lingkungannya, tidak berada di tempat.
Editing : Syofian HSy
EmoticonEmoticon