SINGKIL – TRACKNEWS : Persoalan internal rumah tangga, di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kabupaten Aceh singkil, terkait perselisihan dua fraksi masih belum terselesaikan. Akibatnya agenda penting untuk evaluasi APBKP tahun ini sepertinya terabaikan.
Kesimpulan terakhir, sejumlah anggota dewan dikabarkan akan beramai - ramai berangkat ke Biro Hukum Kantor Gubernur Aceh di Banda Aceh, untuk mencari penyelesaian melalui jalur hukum, menyangkut konflik antar Fraksi Demokrat Perubahan. Padahal sebelumnya, sudah dinyatakan bubar, karena tidak mencukupi jumlah anggota yang bernaung di dalamnya. Dan terbentuknya Fraksi Sepakat, yang keabsahannya masih belum jelas.
Penegasan Wakil Ketua di DPRK Yulihardin SAg, sa’at dikonfirmasi Arief Helmy SPd reporter Tracknews Today via telepon genggam, Selasa (24/11). “Seyogianya anggota dewan keberatan dengan keputusan tersebut”. Karena keputusan dimaksud, bukan hasil rapat Paripurna terakhir. Malah dewan mengusulkan, agar dilakukan voting, tegas Yulihardin SAg.
Dikarenakan ketuk palu paripurna terakhir itu, bukan pendapat dari anggota dewan. "Tapi dia yang ucapkan terus diketuknya palu", kata Yulihardin SAg memperjelas.
Menjawab pertanyaan tentang keberangkatan sejumlah anggota dewan, tegas Yulihardin SAg jika ada kesempatan terdiri beberapa orang saja. "Sedangkan kawan - kawan lainnya, jika punya kesempatan berangkat hanya sekedar melihat - lihat", tutur Yulihardin SAg menambahkan keterangannya.
Ketika dipertanyakan Tracknews Today, seputar jumlah anggota dewan yang dikabarkan akan berangkat ke Biro Hukum Kantor Gubernur Aceh di Banda Aceh. Menurut Yulihardin SAg ianya belum mengetahui secara rinci. Namun sepengetahuan Yulihardin SAg, yang berangkat lebih 4 peronal anggota dewan. Akan tetapi siapa saja anggota dewan yang akan berangkat, jawabnya belum diketahuinya secara pasti.
Menyikapi konfirmasi reporter Tracknews Today, menyangkut 13 anggota dewan mengancam akan melayangkan pernyataan sikap pada paripurna terakhir. Yulihardin SAg mengakui, pihaknya selaku pimpinan segera meresponnya. Sebab hal itu sudah disampaikan anggota, sehingga saran mereka harus menjadi bahan masukan kami sebagai petinggi.
Prinsipnya, "kita akan ikuti dulu proses hukum permasalahan fraksi keberangkatan di Banda Aceh, saran kawan - kawan tersebut nantinya tetap kita respon", ungkap Yulihardin SAg serius.
Menyinggung anggaran keberangkatan, jawab salah seorang politisi Partai Amanat Nasional (PAN), sudah pasti menggunakan dana pribadi. Alasan politisi tersebut, anggaran untuk keperluan dimaksud sudah tidak ada lagi.
Namun demikian, jika perjalanan tersebut masuk dalam kategori dinas. Sudah tentu anggaran itu menjadi tanggung jawab kelembagaan cq Sekretariat Dewan. "Untuk lebih jelas tanyakan saja sama Sekwan", tegas Yulihardin SAg mengakhiri wawancara via telepon.
Sementara Sekwan DPRK Ahmad Rivai SH, ketika dikonfirmasi Tracknews Today masih enggan berkomentar terkait masalah tersebut di atas. Saran Sekwan DPRK Ahmad Rivai SH agar reporter Tracknews Today, langsung saja menghubungi Pimpinan Dewan.
Editing : Syofian HSy

EmoticonEmoticon