Kelompok Tani Unjuk Rasa ke Kantor Bupati Singkil

Puluhan pengunjuk rasa di bawah Pimpinan Kordinator Lapangan ‘Darmo S’, bekerjasama dengan ‘Abi’ Wakil Ketua Kelompok Tani, tampak membawa sepanduk dan poster berisi tuntutan, ketika berorasi di depan Kantor Bupati Singkil Kamis (12/5).  TRACKNEWS - KHAIRI (Countributor)

 Liputan - KHAIRI (Countributor)
SINGKIL – TRACKNEWS : Kordinator Lapangan ‘Darmo S’, bekerjasama dengan ‘Abi’ Wakil Ketua Kelompok Tani Aceh Singkil. Menggiring puluhan pengikutnya, membawa sepanduk dan berupa poster kertas melakukan unjuk rasa ke kantor Bupati Singkil, Kamis (12/5).

Sepanduk dan berupa poster kertas yang diusung para pengunjuk rasa tersebut, antara lain berisikan tuntutan “memohon kelompok tani agar diberi perlindungan”. “Alasan mereka, PT DM (Persero) di sana dituding sebagai penjajah dan merampas tanah rakyat. Serta menyebutnya ‘mafia dan kapitalis’, justeru karena itu mereka akan memperjuangkan tanahnya hingga titik darah terakhir”.

Para pengunjuk rasa berbekal sepanduk dan poster tersebut, mendapat kawalan ketat aparat kepolisan Polres Aceh Singkil. Namun seusai menyampaikan orasi di depan para aparatur pemerintahan di sana, pengunjuk rasa memperoleh respon serta disambut Bupati Aceh Singkil H Safriadi SH.

Beberapa personil, di antara puluhan pengunjuk rasa di bawah Pimpinan Kordinator Lapangan ‘Darmo S’, bekerjasama dengan ‘Abi’ Wakil Ketua Kelompok Tani. Tampak menyerahkan sepanduk dan poter kertas yang berisikan tuntutan masyarakat Kelompok Tani kepada Bupati Singkil H Safriadi SH.  TRACKNEWS - KHAIRI (Countributor)

Kepada pengunjuk rasa, Bupati Aceh Singkil H Safriadi SH berjanji akan menindaklanjuti aspirasi masyarakat petani. “Akan tetapi beri kami waktu, agar dilakukan pemanggilan terhadap pihak terkait manajemen PT DM (Persero)”. Artinya, “saya minta hanya lima orang saja yang mewakili pengunjuk rasa, tidak usah terlalu banyak, agar kita duduk bersama membahas permasalahan ini, ujar bupati”.

Kesimpulan selanjutnya kata Bupati Singkil H Safriadi SH, “kita akan minta perumahan masyarakat ‘ingklap’ atau dikeluarkan, dari Hak Guna Usaha (HGU) PT DM (Persero). “Untuk itu kami berupaya memanggil pihak berkompenten PT DM (Persero) secepatnya demi penyelesaian, namun mohon bersabar tegas bupati penuh kearifan.

 Editing : Syofian HSy