DIPA 2016 Kabupaten Sergai Capai Rp 1,313 Triliyun

Plt Gubsu Ir HT Erry Nuradi MSi menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran (DIPA) 2016 kepada Pejabat Bupati Sergai Ir H Alwin MSi di Aula Martabe Kantor Gubsu Jalan Pangeran Diponegoro Medan Jumat (18/12).  TRACK NEWS – JULIANTO IR SILITONGA

 Liputan : Julianto Irwansyah Silitonga
SEI RAMPAH - TRACKNEWS : Pejabat Bupati Kabupaten Serdang Bedagai Ir H Alwin MSi, terima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2016 yang diserahkan langsung Plt Gubernur Sumatera Utara Ir H T Erry Nuradi MSi, di Aula Martabe Kantor Gubernur Jalan Pangeran Diponegoro Medan, Jumat (18/12). Demikian Kabag Humas Setdakab Sergai Dra Indah Dwi Kumala, kepada wartawan di penghujung pekan bulan ini.

Menjawab pertanyaan wartawan Kabag Humas Dra Indah Dwi Kumala menjelaskan; DIPA 2016 yang diterima Kabupaten Sergai terdiri dana transfer ke daerah dan desa berkisar Rp 1,313 Triliyun.

Nantinya akan dialokasikan ke anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak sejumlah Rp 44,216 miliar, DBH Sumber Daya Alam Rp 3,439 miliar dan Dana Alokasi Umum (DAU) mencapai Rp 774,457 miliar, Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp 341,902 miliar, Dana Insentif Daerah Rp 5 miliar, sedangkan Dana Desa sebesar Rp 144,302 milyar.

Kemudian, Kabag Humas Dra Indah Dwi Kumala menyebutkan anggaran R-APBD 2016, Pemerintah Kabupaten Sergai melalui tahapan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran - Pembiayaan Plafond Anggaran Sementara (KUA - PPAS). Pihaknya mengajukan sebesar Rp 1,440 Triliun untuk disetujui pihak Legislatif, tutur Dra Indah Dwi Kumala.

Pejabat Bupati Sergai Ir H Alwin MSi fhoto bersama dengan Plt Gubernur Sumatera Utara Ir H T Erry Nuradi MSi. Termasuk para Bupati/Walikota se – Sumut, usai penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2016 sa’at berlangsung di Aula Martabe Kantor Gubsu Jalan Pangeran Diponegoro Medan Jumat (18/12).  TRACK NEWS – JULIANTO IR SILITONGA

Kata Dra Indah Dwi Kumala, dengan dilaksanakannya penyerahan DIPA tersebut Pejabat Bupati Sergai H Alwin berharap, agar proses pelaksanaan pembangunan dan pencairan anggaran dimaksud, berlangsung tepat waktu.

Dan tepat sasaran serta lebih merata, terutama sektor pembangunan perekonomian demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. "Percepatan infrastruktur, merupakan upaya memperkuat fondasi pembangunan yang berkualitas", ujar Dra Indah Dwi Kumala.

Di kesempatan tersebut, Plt Gubernur Sumatera Utara Ir H T Erry Nuradi MSi menginformasikan, alokasi belanja kementerian/lembaga negara dalam APBN 2016. Didistribusikan melalui 87 kementerian/lembaga negara, yang mendapat tugas untuk mengelola anggaran terbesar.

Masing – masing di antaranya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pertahanan, Kepolisian RI, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Keuangan, Kementerian Riset dan Tekonologi dan Pendidikan tinggi serta Kementerian Pertanian.

"Alokasi belanja kementerian/lembaga negara tersebut, untuk melanjutkan program prioritas pembangunan mencakup infrastruktur konektivitas, pendidikan, pemenuhan alokasi anggaran kesehatan, kedaulatan pangan dan energi, kemaritiman, pariwisata, pertahanan serta pengurangan kesenjangan”, tegas Plt Gubernur Sumatera Utara Ir H T Erry Nuradi MSi.

Himbauan Plt Gubernur Sumatera Utara Ir H T Erry Nuradi MSi, sehubungan penerimaan DIPA 2016 tersebut. Kepada petinggi Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, agar segera menyesuaikan APBD di daerah masing - masing. "DIPA tersebut harus dimanfa’atkan dengan baik dan penyerapan anggaran, agar dilaksanakan secara maksimal. Artinya sesegera mungkin melaksanakan berbagai proyek pembangunan, yang sejak lama sudah ditunggu masyarakat", papar Ir H T Erry Nuradi MSi.

Khusus mengenai Dana Desa, Plt Gubsu Ir H T Erry Nuradi MSi berharap. Peningkatan dana desa yang diterima, harus sebanding dengan pengetahuan sumber daya manusia dari aparatur pemerintah setempat. Sehingga penggunaan dana desa tersebut lebih terarah dan tidak tumpang tindih.

Kesimpulannya, harus mampu memberi manfa’at bagi masyarakat pedesaan itu sendiri. Dengan demikian Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, diharapkan memiliki kemampuan untuk melakukan penajaman pengetahuan, khususnya terhadap seluruh aparatur pemerintah desa kita, tentang pengelolaan keuangan, tegas Ir H T Erry Nuradi MSi dengan nada pasti.

Turut hadir di kesempatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara Mirza Effendi. FKPDS Provinsi Sumatera Utara, Kepala Badan Intelijen Negara serta instansi vertikal se Sumut. Termasuk segenap Bupati/Walikota maupun seluruh SKPD se-Sumatera Utara. Kepala BPK Republik Indonesia beserta BPKP Provinsi Sumatera Utara.

 Editing : Syofian HSy