Honda CBR150R StreetFire Jadi Tumpuan AHM

Honda CBR150R StreetFire Jadi Tumpuan AHM.  Sumber : Liputan6.com

Jakarta - All new Honda CB150R StreetFire mencatatkan penjualan mencapai 16.493 unit sepanjang April 2016. Jumlah ini melonjak 90 persen dibanding bulan sebelumnya yang laku sebanyak 8.653 unit.

Data Asosiasi Industri Sepedamotor Indonesia (AISI), segmen sport nasional tumbuh 7,7 persen dari 49.732 unit pada Maret 2016 menjadi sebesar 53.565 unit pada April 2016. Penjualan motor sport Honda tumbuh 50,4 persen dari 20.499 unit menjadi 30.835 unit pada April 2016 dengan pangsa pasar 57,6 persen.

"All new CB150R StreetFire terus mendapat sorotan pecinta motor sport berkat desainnya yang agresif didukung performa dan fitur dengan teknologi tinggi. Kami akan selalu berupaya menghadirkan produk dengan teknologi terbaik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat," kata General Manager Sales Division PT Astra Honda Motor, Thomas Wijaya melalui keterangan resminya.

Honda berhasil memuncaki segmen sport nasional karena didukung pula oleh pertumbuhan penjualan Honda CBR series tumbuh 43,3 persen melalui penjualan sebesar 7.495 unit. Sementara itu Honda Verza terjual 6.360 unit, MegaPro sebanyak 441 unit, dan big bike sport Honda sebesar 46 unit sepanjang April 2016.

Penjualan sepeda motor secara keseluruhan pada April 2016 sebanyak 478.036 unit. Honda mencatatkan penjualan di periode itu sebanyak 348.626 unit atau menyumbang 72,9 persen pasar motor nasional.  Sumber : Liputan6.com

Sensus Ekonomi 2016 Perdana di Rumah Bupati dan Ketua DPRD Langkat

Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH beserta istri yang juga TP PKK Langkat Ny. Hj. Nuraida Ngogesa didampingi Kepala BPS Asi Matarani dan Kabag Humas Rizal Gunawan Gultom saat memberikan data pribadi sesuai dengan permintaan petugas Sensus Ekonomi tahun 2016 dirumah pribadinya di Jalan Bhakti Abri Desa Sei Limbat Kecamatan Selesai.  TRACKNEWS – BONO YUDHA

 Liputan : Bono Yudha
STABAT - TRAKNEWS :   Mengawali hari pertama pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) tahun 2016 yang secara serentak dilaksanakan di Indonesia, termaksud di Kabupaten Langkat, petugas SE awali pengambilan data perdana dari Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu SH dirumah pribadinya di Jalan Bhakti Abri Desa Sei Limbat Kecamatan Selesai, Minggu (1/5).

Demikian Kabag Humas  Pemkab Langkat Rizal Gunawan Gultom  mengatakan kepada  Tracknews  Senin  (2/5)  diruang  kerjanya Kantor Bupati Langkat, Sekitar pukul 09.30 WIB, petugas SE yang dipimpin oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Langkat Drs. Asi Matanari, MM beserta petugas Boby Simarmata dan sejumlah staf BPS. 

Kedatangan  mereka  disambut baik oleh Bupati Langkat H.Ngogesa  didampingi istri yang juga TP PKK Langkat Ny. Hj. Nuraida Ngogesa.

Sensus Ekonomi  tahun 2016 adalah Pendataan seluruh sektor usaha secara menyeluruh (selain sektor pertanian) akan mampu menghasilkan gambaran lengkap tentang level dan struktur ekonomi non-pertanian, karena itu, Ngogesa menyampaikan data pribadinya sesuai yang diminta petugas SE.

“Ini upaya yang baik, saya mengapresiasi usaha BPS dalam mengumpulkan dan menyajikan data dasar seluruh kegiatan ekonomi, dan berharap data yang diterima dapat dijadikan landasan bagi penyusunan kebijakan, perencanaan dan evaluasi pembangunan kedepannya” ujar Ngogesa.

Ngogesa menghimbau kepada seluruh masyarakat Langkat, apabila petugas SE datang kerumah, berikanlah data yang akurat kepada petugas SE, sehingga, pelaksanaan SE tahun 2016 di Langkat dapat berjalan efektif dan lancar.

Kepala BPS Langkat Asi Matanari menjelaskan, sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, Badan Pusat Statistik harus melaksanakan tiga sensus, yakni Sensus Penduduk, Sensus Ekonomi dan Sensus Pertanian. Pada tahun ini, BPS akan melaksanakan Sensus Ekonomi yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali.

Menurut  Asi, sebelumnya pada tahun 1986, 1996 dan 2006, SE telah dilaksanakan di Indonesia, sama seperti itu juga, Sensus ekonomi 2016 merupakan sarana untuk memperoleh info atau potret perekonomian bangsa kita di luar sektor pertanian, dan sesuai amanah undang-undang, BPS akan menjamin kerahasiaan data yang disampaikan oleh para pelaku usaha dalam sensus ekonomi.

“Dari tanggal 1 Mei s/d 31 Mei petugas SE di Langkat akan bertugas, ada dua metode yang digunakan, yakni Pencacah Laporan (PCL) dan Petugas Pengawas Lapangan (PML), diharapkan, petugas melaksanakan amanah dengan baik dan masyarakat memberikan data yang sesuai dengan aturan yang ditentukan’ harap Asi.

Sekitar pukul 11.00 WIB, petugas SE dapat menyelesaikan pengambilan data dari Bupati Ngogesa, selanjutnya, Kepala BPS Langkat Asi Matanari bersama petugas lainnya melakukan pengambilan data ke rumah pribadi Terbit Rencana Perangin-angin SE yang juga merupakan Ketua DPRD Langkat di dusun Nangka V, desa Raja Tengah, Kecamatan Kuala.

Perlu disampai, sekitar 950 petugas SE tahun 2016 yang bertugas di Langkat secara bersamaan telah menyebar ke seluruh wilayah di Langkat untuk mengambil data dari masyarakat Langkat lainnya, diantaranya mengenai Pertambangan dan penggalian, Industri Pengolahan, Pengadaan Listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin, Pengadaan Air dan pengelolaan sampah dan daur ulang. 

 Editing :      -

Pesensus Ekonomi 2016 Dilepas, Berikan Informasi Sesuai Kebutuhan

H Ngogesa Sitepu SH, ketika melepas 950 Petugas Sensus Ekonomi 2016, seiring memperingati hari Otonomi Daerah ke 20 tahun ini, yang dilangsungkan di halaman kantor bupati Jalan T Amir Hamzah Stabat, Senin lalu (25/4).  TRACKNEWS – BONO YUDHA

 Liputan : Bono Yudha
STABAT - TRACKNEWS : Bersamaan memperingati hari Otonomi Daerah (Otda) ke - 20 tahun ini, yang dilangsungkan di halaman kantor bupati Jalan T Amir Hamzah Stabat, Senin lalu (25/4). Bupati H Ngogesa Sitepu SH, secara resmi melepas 950 personal Petugas Sensus Ekonomi 2016, yang segera menjalankan fungsi mereka di berbagai kawasan di Langkat.

Sebelum dilepas bupati 950 personal Petugas Sensus Ekonomi 2016, mereka berbaris mengikuti upacara peringatan hari Otonomi Daerah, bersama Wakil Bupati Langkat Drs H Sulistianto, Msi dan Sekda dr H Indra Salahudin, MKes, MM. 

Termasuk segenap Staf Ahli/Asisten, para SKPD, camat dan sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) se Kabupaten Langkat setiap institusi dinas, badan, kantor maupun bagian.

Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu SH menegaskan, keseluruhan petugas sudah dididik dan dilatih. Sehingga dapat diharapkan dan memiliki kemampuan bertugas dengan baik di lapangan. 

Kepada segenap Petugas Sensus Ekonomi 2016 tanpa terkecuali, dihimbau agar  menjalankan fungsinya bersungguh – sungguh. Semoga tujuan pelaksanaan sensus tersebut, tercapai semaksimal mungkin. 

Dengan demikian para SKPD beserta segenap ASN se Kabupaten Langkat, berupaya seoptimal mungkin mengembangkan informasi tersebut ke tengah – tengah masyarakat luas, sehubungan sensus ekonomi dimaksud, ujar bupati.

Usai digelarnya upacara memperingati hari Otonomi Daerah ke 20 tahun ini, H Ngogesa Sitepu SH menyalami para Petugas Sensus Ekonomi 2016. Guna memberikan motivasi dan semangat, disertai ucapan “Selamat Bertugas”.

Sedangkan Kepala Statistik Langkat Drs Asi Matanari, MM, dalam laporan ringkasnya menyebutkan; Para Petugas Sensus Ekonomi 2016, yang dilepas Bupati H Ngogesa Sitepu, SH tersebut. Disebar ke berbagai kawasan di Kabupaten Langkat, di bawah kendali Badan Pusat Statistik di daerah ini selaku koordinator. 

Secara keseluruhannya terdiri Pencacah Laporan (PCL) dan Petugas Pengawas Lapangan (PML). Tanggungjawab segenap Petugas Sensus Ekonomi 2016, akan mendata berbagai ragam kegiatan ekonomi masyarakat Langkat.  Kemudian data dimaksud, dikumpulkan sebagai landasan bagi penyusunan kebijakan, perencanaan, serta evaluasi pembangunan.

Berdasarkan jadwal, keseluruhan personil Petugas Sensus Ekonomi 2016, akan menjalankan fungsinya kurang lebih satu bulan atau terhitung 1 hingga 31 Mei tahun ini. Dengan mempedomani durasi atau batas waktu sesingkat itu, diharapkan Petugas Sensus Ekonomi 2016 mampu menyelesaikan kewajiban mereka, atau selesai tepat waktu.

Kemudian bagi masyarakat yang berdomisili di berbagai kawasan di Kabupaten Langkat, agar tidak terkejut ketika kediaman mereka dikunjungi petugas. Karena kedatangan mereka kerumah warga, tidak lain untuk menjalankan fungsinya melakukan survei. 

Sekaligus mencatat dan mendata seperlunya berkaitan dengan perekonomian. Artinya “berilah informasi yang dibutuhkan petugas sensus”,  tegas Drs Asi Matanari, MM menghimbau masyarakat Langkat. 

 Editing : Syofian HSy

Tahun Ini, Disediakan Rp 4 Triliun KUR untuk TKI

Para calon TKI asal kabupaten Malaka, NTT yang buta huruf, saat diamankan di Kepolisian Resor TTU.  Sumber : Kompas.com

MATARAM - Pemerintah tidak hanya memberikan fasilitas kredit murah kepada usaha mikro melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Tahun ini disediakan pagu Rp 4 triliun untuk Tenaga Kerja Indonesia.

"Di sini (NTB) sudah banyak yang ambil (KUR Penempatan). Dibandingkan rentenir kan bunganya 90 persen. KUR hanya 9 persen," kata Kepala Bidang Pasar Modal dan IKNB, Sekretariat Tim KUR Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Erdiriyo, Jumat (22/4/2016).

Tahun ini pemerintah menargetkan penyaluran KUR dengan pagu Rp 100 triliun, dengan rincian Rp 66 triliun untuk KUR mikro, Rp 30 triliun untuk KUR ritel, dan Rp 4 triliun untuk KUR Penempatan TKI.

Adapun estimasi debitur yang menerima KUR yakni 4,44 juta untuk KUR mikro, 1,31 juta untuk KUR ritel, serta 250.000 untuk KUR Penempatan TKI.

"NTB ini kan sentra TKI. Mohon Pemda atau Dinas Tenaga Kerja bisa mendampingi TKI untuk diarahkan ke KUR. Kalau ke rentenir kan bunganya 90 persen, kalau KUR 9 persen, jauh sekali," ujar Staf Ahli Bidang Pengembangan Daya Saing Nasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Bambang Adi Winarso.

KUR Penempatan TKI memiliki plafon kredit sampai dengan Rp 25 juta per debitur. Jangka waktu pinjaman paling lama sama dengan masa kontrak kerja, dan tidak melebihi tiga tahun.

Sampai dengan 13 April 2016, KUR yang disalurkan sudah lebih dari Rp 31 triliun. Sektor perdagangan besar dan eceran mengambil porsi terbesar, yakni 68,01 persen, atau sekitar Rp 21,08 triliun. Sedangkan porsi sektor jasa-jasa paling kecil sebesar 5,5 persen atau sekitar Rp 1,7 triliun. Sumber : Kompas.com

BI dan Pemerintah Luncurkan "Pilot Project" Desa Digital

Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia.  Sumber : Kompas.com

JAKARTA  —  Bank Indonesia (BI) bekerja sama dengan pemerintah pusat, daerah, dan desa menginisiasi pilot project Desa Digital. Ini akan diimplementasikan di lima kabupaten, yaitu Kepulauan Mentawai, Gunung Kidul, Lombok Timur, Raja Ampat, serta Cirebon.

"Desa Digital adalah suatu wilayah yang dalam pelaksanaan transaksi pembayaran, baik dalam proses penyaluran maupun pemanfaatan dana desa, dilakukan melalui elektronifikasi," kata BI dalam keterangan resmi, Rabu (20/4/2016).

Bank sentral menyatakan, langkah ini merupakan bagian dari implementasi program Gerakan Nasional Non-Tunai (GNNT) dan keuangan inklusif melalui layanan keuangan digital (LKD). 

Desa Digital ini dibentuk guna mendukung pemanfaatan dana desa secara optimal agar dapat mendukung pembangunan desa dan daerah tertinggal, khususnya untuk memanfaatkan potensi elektronifikasi pembayaran, baik yang dilakukan dalam proses penyaluran maupun pemanfaatan dana desa serta memfasilitasi akses desa dan daerah tertinggal kepada layanan keuangan.

"Dalam program Desa Digital tersebut, Bank Indonesia berperan memfasilitasi tersedianya agen LKD untuk memberikan kemudahan transaksi pembayaran dalam pemanfaatan dana desa, pelatihan training of trainer, serta edukasi pemanfaatan LKD dan transaksi non-tunai di desa," kata BI.

Dana desa berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dengan tujuan untuk digunakan dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Sejak tahun 2015 sampai dengan 2019, pemerintah menyediakan dana khusus kepada desa yang besarnya akan terus meningkat menjadi Rp 1,5 miliar per desa.

Untuk tahun anggaran 2016, dana desa dialokasikan dalam APBN sekitar Rp 47 triliun untuk 74.754 desa. Berdasarkan data alokasi dana desa tahun anggaran 2015, 100 persen pencairan dana desa dari rekening kas umum negara ke rekening kas umum daerah sudah dilakukan secara non-tunai (transfer). 

Namun, masih ada 30 persen desa yang masih menerima dana secara tunai. Selain itu, pemanfaatan dana desa saat ini 100 persen juga masih dilakukan secara tunai.  Sumber : Kompas.com